Jakarta - Menkominfo Rudiantara dalam kunjungannya ke markas Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mendapat banyak masukan penting agar internet di Indonesia bisa cepat dan industrinya semaju negara lain.

"Dalam pertemuan awal dengan Pak Menteri, kami menyampaikan empat hal," kata Semmy Pangerapan, Ketua Umum APJII saat berbincang di Gedung Cyber, Jakarta.

Empat permasalahan yang dimaksud adalah soal kepastian hukum berbisnis internet, tata niaga industri internet, payment gateway, dan penyederhanaan pemain bisnis internet.

"Kalau empat ini bisa dilakukan, pastinya pertumbuhan internet di Indonesia bisa lebih cepat," lanjut Semmy.

Untuk permasalahan pertama, APJII ingin Menkominfo bisa cepat memberikan kepastian hukum soal kasus Indosat M2 yang telah memakan korban Indar Atmanto. "Pak Menteri sebelumnya kan komisaris Indosat, dia seharusnya lebih tahu pokok permasalahannya."

Kedua, soal tatanan industri internet, APJII mempertanyakan kepada Menkominfo apakah jumlah penyelenggara yang ada saat ini bisa melayani seluruh Indonesia. "Apakah bisa disederhanakan, termasuk juga tata niaganya. Dari jaringan ke jasa," ucap Semmy.

Kemudian yang ketiga, asosiasi internet ini mendesak agar ada payment gateway mengingat e-commerce tumbuh pesat di negeri ini. "APJII dari 2012 sudah teriak, kita harus punya payment gateway. Kita mendorong supaya transaksi di dalam negeri tercatat, berapa jumlah transaksi online kita.

Terakhir yang keempat, APJII juga mendorong agar jumlah operator seluler dipangkas jumlahnya supaya frekuensi bisa semakin lebar, sehingga akses untuk ke masyarakat jadi lebih luas dan internet bisa jadi lebih cepat.

"Pertumbuhan internet tahun lalu cuma 28,5%, bagaimana bisa digenjot? APJII mengusulkan penyederhanaan pemain, mulai dari jumlah pemain jaringan international, antar pulau transimisi domestik, lastmile ke rumah-rumah lewat seluler.

"Kenapa seluler? Karena internet kita 65% masih dilayani seluler. Jadi penyederhanaan itu perlu demi menambah kapasitas dari spektrum. Idealnya, di luar negeri untuk satu operator itu 50 MHz-60 MHz. Tapi di Indonesia cuma 15 MHz sampai 25 MHz. Tidak cukup. Jadi kita harap merger bisa terjadi.

"Kami dorong merger terjadi, tapi operator ini harus menyediakan 30% kapasitas jaringannya untuk disewakan ke ISP alokasinya lewat kerja sama B2B. Kemudian akhirnya ISP jadi MVNO, atau lebih tepatnya VNO--virtual network operator," pungkas Semmy.



Tuesday, November 4, 2014







« Back