Jakarta - Saking besarnya, ranah internet Indonesia sudah dianggap sebagai provinsi tersendiri. Jadi pengawasannya pun dinilai sudah layak langsung berada di bawah presiden. 

Menurut Dimitri Mahayana, Chairman Sharing Vision, presiden perlu lembaga khusus yang memang mengatur internet Indonesia secara keseluruhan. Mulai dari monitoring hingga kebijakannya.

Lembaga khusus itu kemudian bakal bersinergi dengan kementerian dan institusi terkait untuk eksekusi suatu isu. Namun pengawasan utama tetap berada di bawah presiden. 

"Presiden yang memimpin semua, mengeluarkan Peraturan Presiden yang diperlukan untuk mengatur semua, dan menurunkannya ke kementerian terkait dimana masing-masing punya dashboard," kata Dimitri. 

"Misalnya dashboard Ketahanan Nasional untuk Lemhanas yang sifatnya ideologi, ada dashboard untuk masalah keamanan untuk Polhukam, dashbarod untuk SARA dan lain-lain, ada dashboar untuk cyber crime, teroris itu dipegang BIN dan Polri. Kemudian Menkominfo dan Mendagri punya dashboard sendiri. Sementara presiden punya dashboard khusus yang berisi parameter yang paling penting bagi presiden," lanjutnya.

Adapun untuk urusan infrastruktur sudah jelas di bawah Kominfo, termasuk membawahi industri. Jadi 'orkestranya' jelas, tidak terpecah-pecah, pada saat ada kasus tak ada toleh-tolehan. 

"Karena ini kan kehidupan baru dan ini tantangan baru buat presiden untuk bisa blusukan ke internet. Kalaugak gitu, nah ini provinsi baru siapa yang mengurus, jadi sebelum ke gubernur dipegang presiden dulu. Kalau sudah matang SOP dan lainnya baru bisa dialihkan, gubernurnya bisa pegang institusi di bawah presiden jadi provinsi ke-35 atau apa," Dimitri memaparkan.

Internet dewasa ini sudah bukan 'anak tiri'. Mereka yang bermain pun dianggap dosen ITB ini tak kalah dengan mafia Migas. Kominfo saja, dari sisi PNBP Telekomunikasi meraup Rp 13 trilun per tahun, itu baru PNBP. Belum berbicara industri. 

"Menurut saya nilainya sudah di atas Rp 1.000 trilun karena sudah banyak orang-orang yang bekerja mengandalkan internet, termasuk wartawan, dosen dan banyak lagi. Belum lagi nilai non ekonomis, dan nilainya yang tidak dinilai dengan uang itu terkait epolek sosbud hankam. Kesatuan, ideologi, generasi ke depan ini bagaimana," Dimitri menandaskan.

Internet Indonesia sendiri dari sisi kecepatan dan penyebaran terbilang biasa-biasa saja. Namun urusan kejahatan cyber begitu menonjol.

Bahkan sampai mengalahkan negara yang teknologi internetnya jauh lebih canggih, seperti Amerika Serikat, China hingga Korea Selatan.

Seperti dalam 'State of The Internet' yang dirilis Akamai pada kuartal II 2013, nama Indonesia berada di posisi puncak sebagai negara dengan sumber serangan kejahatan cyber (38%), melampaui China di posisi kedua dengan raihan 33%.

Tak pelak dalam laporan lain Indonesia ditempatkan pula di posisi nomor wahid dalam daftar 10 negara yang paling berisiko mengalami serangan IT security.

Laporan terbaru Akamai pada kuartal II 2014 pun masih tetap menempatkan Indonesia dalam posisi 'istimewa'. Hanya saja kali ini harus turun ke posisi runner-up, disalip China. Tetapi Indonesia masih di atas Amerika Serikat, Taiwan, India, Rusia, serta Korea Selatan yang internetnya masih jauh lebih mentereng.



Tuesday, October 14, 2014







« Back